Persoalan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penanganan sampah akan diselesaikan dengan cara membentuk pasukan kebersihan. Rencananya, tim penanganan sampah ini akan dibentuk di wilayah Jakarta Utara dengan pengawas langsung lurah setempat.

Jadi kalau sebuah wilayah kotor, maka yang disalahkan pertama itu pasti si lurahnya

"Ini khusus untuk utara, khusus buat kota. Kita kan udah mulai pendelegasian ke lurah, camat dan walikota. Jadi kalau sebuah wilayah kotor, maka yang disalahkan pertama itu pasti si lurahnya," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama usai menerima hibah sebanyak lima truk sampah dari PT Pelindo II di pendopo Balaikota, Senin (11/5).

Ia mengatakan, camat di setiap wilayah nantinya mengemban tugas mengawasi kinerja lurah. Begitu pula dengan walikota yang mengemban tugas untuk memantau kinerja camat.

"Jadi fungsi daripada SKPD-SKPD itu menjadi semacam konsultan-konsultan kontraktor. Tapi yang punya wilayah ini yang menentukan mau bersihnya, selokannya dan dia juga punya pasukan, 40 sampai 70 orang," ujarnya.

Basuki pun mengaku gemas terhadap sistem pengangkutan truk sampah di ibu kota yang masih menerapkan pola sewa ketimbang membeli armada sendiri. Basuki sendiri mengaku kecewa terhadap pola sewa truk sampah di ibu kota. Pasalnya, tidak jarang sejumlah truk sampah itu memilih lokasi pengangkutan yang dianggap menguntungkan untuk kantong pribadi sang sopir. Ke depan, kejadian itu diharapkan tidak akan terjadi lagi, karena truk sampah akan dipasangi Global Positioning System (GPS).

"Kalau kamu punya Rp 400 miliar buat sewa, kamu dapat berapa? 800 unit. Butuh tidak sewa? Kamu beli 800 biji, keliling saja ke kampung-kampung deh," tandasnya.